CAHAYASUMATERA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah diproses.
Tito mengatakan proses persetujuan TPP ASN dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena menyangkut keuangan negara.
Dengan begitu, perlu dilakukan verifikasi secara komprehensif untuk menghindari potensi adanya masalah hukum.
“Kalau menyangkut keuangan negara meskipun hak dari para ASN-nya, tetapi ini melibatkan 4 juta ASN, harus enggak boleh salah. (Kalau, red) salah nanti di masalah hukum,” kata Tito, Rabu (9/3).
Mantan Kapolri itu memerinci proses verifikasi dilakukan secara berlapis, seperti pemeriksaan laporan yang disampaikan daerah, termasuk soal kesesuaian jabatan dan nomenklatur dari ASN.
Di sisi lain, Tito juga menegaskan TPP ASN juga didasari pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tito mengatakan pihaknya tidak berani mengeluarkan persetujuan sebelum proses verifikasi berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan.
Pria kelahiran Palembang itu meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi laporan pemda, membantu kelancaran proses persetujuan TPP ASN, dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas. (*)
